PPh Badan

PAJAK PENGHASILAN TERUTANG

a.       Tarif PPh Pasal 17 ayat (1)  huruf b

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b tarif yang ditetapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 25%. PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak.

Contoh :

Jumlah peredaran bruto dalam tahun Pajak 2010 Rp. 54.000.000.000,-

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam tahun Pajak 2010 Rp. 4.000.000.000,-

PPh yang terutang = 25% x Rp. 4.000.000.000,-  = Rp. 1.000.000.000,-

Jika wajib pajak badan dalam negeri mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- maka penghitungan PPh terutangnya menggunakan tarif PPH Pasal 31E (lihat huruf c di slide berikutnya)

b.      Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b)

Tarif ini diterapkan bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di BEI. WP tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah.

Contoh :

Jumlah PKP dalam Tahun Pajak 2010 Rp. 1.250.000.000,-

PPH terutang = (25%-5%) x Rp. 1.250.000.000,-

                           =  Rp. 250.000.000,-

c.       Tarif PPh Pasal 31E

WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 M mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenai atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 M.

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1)      Jika peredaran brutonya sampai dengan Rp. 4,8 M maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut :

PPh terutang = 50% x 25% x seluruh PKP

2)      Jika peredaran brutonya lebih Rp. 4,8 M sampai dengan Rp. 50 M, maka perhitungan PPh Terutangnya sebagai berikut :

PPh Terutang = ((50% x 25%) x PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas) + (25% x PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas).

CATATAN :

-          Penghitungan PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu :

( 4,8 M/Peredaran bruto) x PKP

-          Penghitungan PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu PKP - PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

Contoh 1

Peredaran bruto PT. Y dalam tahun Pajak 2010 sebesar Rp. 4,5 M dengan PKP sebesar Rp. 500 juta.

Penghitungan pajak yang terutang yaitu seluruh PKP yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumalah perdaran bruto PT. Y tidak melebihi Rp. 4,8 M.

PPh Terutang     = 50% x 25% x Rp. 500.000.000,-

                                                = Rp. 62.500.000,-

Contoh 2

Peredaran bruto PT. X dalam tahun Pajak 2010 sebesar Rp. 30 M dengan PKP sebesar Rp. 3 M.

Penghitungan PPh terutang :

-          Jumlah PKP dari bag. Peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

= (Rp. 4,8 M : Rp. 30 M) x Rp. 3 M = Rp. 480 juta

-          Jumlah PKP dari bag. Peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

= Rp. 3 M – Rp. 480 juta = Rp. 2.520.000.000,-

-          PPh yang terutang

= (50% x 25% x Rp. 480 juta) + ( 25% x Rp. 2.520.000.000,-)

= Rp. 60 juta + Rp. 630 juta

= 690 juta